Dua Ratus Rupiah Saja dan Saatnya Beralih ke SPBU Asing

spbu-shell-pasar-minggu

SPBU Shell di jalan Pasar Minggu arah Pancoran

“Harga Premium dari Rp 7.300/liter turun jadi Rp 6.950/liter ini harga keekonomian, tapi karena ada pungutan dana ketahanan energi Rp 200/liter untuk premium, maka harga Premium jadi Rp 7.150/liter, atau turun Rp 150/liter,” kata Menteri ESDM Sudirman Said, saat mengumumkan penurunan harga BBM di Istana Negara, beberapa waktu lalu.

Sumber: Harga Pertamax dan Pertalite Turun Mulai 5 Januari

Mulai 05 Januari 2016 pengguna BBM Premium yang diproduksi oleh Pertamina memang diuntungkan dengan adanya penurunan harga. Tapi juga dikenakan pungutan dengan alasan untuk dana ketahanan energi atau pengembangan energi terbarukan. Dua ratus rupiah saja, sih? Tapi…

Jika pengguna Premium rata-rata mengisi BBM kendaraannya dua liter per hari dikalikan dua ratus rupiah lalu dikalikan lagi dengan sekian juta pengguna dikalikan lagi enam hari kerja, kira-kira berapa triliun ya pemasukan untuk ‘dana ketahanan energi’ dalam enam hari kerja? Kalau sebulan jadi berapa? W o w… uang semua, tuh. Yakin digunakan untuk dana ketahanan energi? 🙂

Kalau ditimbang-timbang, memang pungutan ini terdengar seperti Polluter Pays Principle atau Prinsip Pencemar Membayar (PPM). Menurut prinsip ini:

Pencemar harus menanggung biaya yang timbul karena pencemaran sedemikian rupa sehingga limbah yang dibuang sesuai dengan baku mutu yang ditentukan. Ini berarti bahwa PPM memberikan suatu hak untuk membuang limbah ke dalam lingkungan sampai jumlah tertentu bebas dari pungutan. Interpretasi demikian ini merupakan interpretasi dasar dan sempit.

Nah, perlu digarisbawahi “sampai jumlah tertentu bebas dari pungutan”. Kalau ‘jumlah tertentu’ tersebut terkonsentrasi di Jabodetabek (dengan asumsi region terbesar dalam konsumsi BBM kendaraan), kenapa diberlakukan secara keseluruhan? Bukan di daerah dengan jumlah pengguna BBM yang terbesar dan resiko pencemaran lingkungan terbesar saja? Selain itu, pungutan ini terkesan seperti pajak karbon dimana perusahaan dan individu wajib mengurangi bahan bakar fosil yang digunakan dengan cara menerapkan ‘pajak pencemaran’. Jadi, dua ratus rupiah per liter itu pajak pencemaran yang digunakan untuk dana ketahanan energi atau pengembangan energi terbarukan? IMHO, terasa jadi seperti pungutan BPJS. 🙂

Untuk menangani kondisi yang disebabkan oleh perubahan iklim, sebagai contoh, pemerintah dapat menerapkan pajak atas emisi dan bahan bakar yang berasal dari fosil. Kebijakan ini dikenal sebagai pajak karbon (carbon taxes). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi emisi gas yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan dalam proses produksinya, dan juga untuk mengurangi jumlah bahan bakar fosil yang digunakan individu maupun perusahaan-perusahaan. Dengan menerapkan pajak-pajak tersebut, diharapkan perusahaan-perusahaan akan berupaya untuk berinovasi dan membangun manajemen limbahnya dengan baik, sehingga dapat mengurangi pembayaran pajak yang tentunya akan menaikkan ongkos produksi.

Yah, buat saya pribadi daripada ‘dibingungkan’ oleh pungutan ini lebih baik cari yang jelas-jelas saja. Kalau ada SPBU selain Pertamina, saya prefer isi BBM di sana. Toh, SPBU-SPBU itu juga melakukan R&D dalam produksi BBM yang berusaha mengurangi dampak negatifnya bagi lingkungan.

Bagi yang mau membaca lebih jelas tentang PPM bisa meluncur ke Pajak dan Pencemaran Lingkungan.

Iklan

2 thoughts on “Dua Ratus Rupiah Saja dan Saatnya Beralih ke SPBU Asing

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s